Dewan Pers : Wartawan dilarang menjadi penyelenggara pilkada

ESN – Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi menegaskan bahwa seluruh Wartawan di Indonesia dilarang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, baik Pilkada maupun Pilpres.

Menurutnya, setiap Wartawan harus memahami etika jurnalistik, karena etika jurnalistik tersebut merupakan pagar yang membatasi ruang gerak jurnalis yang harus berdiri diatas kepentingan publik.

” Tugasnya Wartawan itu harus berdiri diatas kepentingan publik dan jangan menjadi penyelenggara pemilu, kecuali dia itu sudah menyatakan mundur dari Wartawan,” tegas Silalahi disela-sela Forum Group Discussion (FGD) KPU Provinsi Sulut dan IJTI, AJI dan PWI Sulut, Sabtu 21 April 2018 di Aryaduta Hotel Manado.

Dia mengatakan, untuk Wartawan yang sudah terlanjur menjadi penyelenggara pemilu, seperti Panwas ataupun PPK, segera mengajukan Surat pengunduran diri di media masing-masing.

” Atau silahkan pilih saja, maunya di media atau menjadi Panwas atau PPK,” pungkasnya.

Sementara itu pada FGD yang menghadirkan pihak KPU dan sejumlah organisasi wartawan di Sulut yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta para jurnalis baik media cetak, online, maupun televisi ini bertemakan Etika Jurnalisme Pemilu Berintegritas.

Ketua KPU Provinsi Sulut Yessy Momongan mengatakan bahwa KPU merancang kegiatan agar mendapatkan ide-ide brilian dari semua peserta terkait dengan partisipasi masyarakat dan peran media.

“Bagaimana KPU harus bersikap, mendesain pemilu. Media itu menjadi ujung tombak untuk proses kecerdasan, pentingnya edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Lanjut ketua KPU Sulut, pada kegiatan tersebut dari Dewan Pers sudah memberikan dan menjelaskan materi mengenai kode etik wartawan.

“Kami juga mendiskusikan kedepan agar supaya bisa membuat format yang pas, tepat, agar supaya pemilu itu berintegritas. Jadi teman-teman media yang benar-benar profesional itu akan mengawasi penyelenggara pemilu. Tapi juga akan mengkritik, dan mensupport ketika penyelenggara itu bekerja sesuai dengan aturan main yang ada. Itu yang kita perkuat,sehingga kita butuh dukungan dari semua organisasi wartawan ini untuk menjadi bagian kami untuk mengawal proses demokrasi,” ujar ketua KPU.

Pada FGD ini bertindak sebagai moderator yakni Amanda Komaling, Ketua IJTI Sulut, nara number dari Dewan Pers Jimmy Silalahi, dari PWI Sulut Aswin Lumintang dan dari AJI Manado Lynvia Gundhe.

(Mrcl*)

Author: editorialsulutnews.com

Portal Berita Online di Sulawesi Utara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s