Minahasa

Wow, CNR cs minta tunjangan transport dan perumahan dinaikkan

ESN – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun anggaran 2017 oleh DPRD Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan pada hari Rabu (13/9/2017), akhirnya diskors untuk waktu yang tidak ditentukan.

Tidak diketahui jelas mengapa rapat pembahasan tersebut diskors, hanya sebelum diskors, saat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung, langsung terjadi interupsi oleh Careig Naichel Runtu (CNR).

Wakil Ketua DPRD Minahasa tersebut, saat melakukan interupsi mengusulkan bahwa rapat pembahasan harus diakhiri pukul 17.00 Wita, Padahal rapat tersebut baru dimulai pukul 16.45 Wita, molor dari jadwal sebelumnya yakni pukul 13.00 Wita. Praktis waktu pembahasan tinggal tersisa sekitar 15 menit saja.

Saat sesi penyampaian pendapat, diwaktu sisa 15 menit tersebut, CNR plus dua orang anggota DPRD lainnya, yakni Benny Mambu serta Rini Kambey kemudian mengusulkan agar tunjangan uang transportasi beserta tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua beserta anggota DPRD Minahasa dinaikkan minimal sama dengan daerah lainnya.

Pihak Pemkab Minahasa langsung merespon usulan CNR, Benny Mambu dan Rinny Kambey tersebut dengan menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pemkab Minahasa tahun 2017 ini, sudah tidak lagi memungkinkan, dikarenakan Pemkab Minahasa akan membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Minahasa tahun 2018 mendatang.

Diduga, karena kecewa dengan penjelasan pihak Pemkab, rapat pembahasanpun akhirnya diskors, padahal, waktu penyampaian pendapat beserta usulan termasuk penjelasan Pemkab telah melebihi batas waktu yang disepakati, yakni sekitar 30 menit, yang artinya sangat memungkinkan pembahasan tetap dilanjutkan tanpa diskors.

Lantas berapa total kenaikan tunjangan yang diminta CNR cs? dari informasi yang kami dapatkan bahwa CNR cs diduga menginginkan uang tunjangan transportasi mereka dinaikkan dengan perincian Ketua DPRD sebesar Rp 25 juta/bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 20 Juta/bulan dan anggota Rp 14 Juta/bulan.

” Jika demikian, berarti total pendapatan mereka sebagai anggota dewan hampir Rp 50 juta/bulan, belum lagi biaya perjalanan dinas, praktis hampir setiap 2 minggu ada di luar daerah, tapi herannya tahun ini DPRD Minahasa , praktis tanpa prodak, artinya keluar daerah tidak membawa hasil apa-apa, pertanyaannya buat apa di luar daerah,” sesal Romy Rumengan, Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia, sekaligus pegiat anti korupsi, saat dimintai tanggapannya.

Lalu apa tanggapan fraksi PDI P? ” Sikap politik Fraksi PDIP, terkait masalah hak dan keuangan, Fraksi PDIP Tidak akan memaksakan diri, tapi di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena Fraksi PDIP lebih memikirkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi masing masing anggota Dewan,” Ujar Ketua Fraksi PDIP Darma Palar.

Sementara itu sesuai PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5 sudah sangat jelas mengatur bahwa besaran dana tunjangan perumahan maupun transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Disamping itu dalam ayat 5 pasal 17 juga diatur mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

(*Red01)

0 comments on “Wow, CNR cs minta tunjangan transport dan perumahan dinaikkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: