Diduga serobot tanah milik Minahasa, BPN Manado dipolisikan

ESN – Sejumlah lahan milik Kebupaten Minahasa yang berbatasan dengan Kota Manado diduga “dicaplok” Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado, tanpa sepengetahuan Pemkab Minahasa, bahkan diduga juga BPN Manado telah menerbitkan sejumlah sertifikat tanah.

Atas tindakan improsedural BPN Manado tersebut, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow akan menempuh jalur hukum atas dugaan penyerobotan lahan tersebut, dengan melaporkan BPN Manado ke Polda Sulut.

” Banyak lahan yang berada diwilayah hukum Minahasa yang telah bersertifikasi Kota Manado, banyak ijin usaha yang akhirnya diduga dikeluarkan Pemerintah Kota Manado,” tukasnya

“Ada dugaan BPN Manado terlibat dalam pembuatan sertifikat tanah di wilayah hukum Minahasa. Ada beberapa bidang tanah seperti di sekitaran Meditrania, Citraland, dan Ringroad arah Bandara sebelah kanan yang adalah wilayah Minahasa, tapi diduga sudah bersertifikat dari BPN Manado,”

Untuk itu, masih dikatakan JWS, masalah ini sudah dilaporkan ke Polda Sulut dan kiranya ini menjadi pintu masuk juga bagi penyelidikan sertifikasi tanah di batas Minahasa dan Manado.

Lebih jauh dikatakan JWS bahwa, lokasi bangunan Gereja Masehi Advend Hari Ketujuh di Desa Tikela Kecamatan Tombulu, jika di tarik garis lurus mengarah ke perkebunan Walisukauw (antara Desa Kamangta dan jalan Desa Koka-Teling, red) dan dari titik Walisukauw lurus menuju jembatan Bahu Malalayang melewati Usis (sebelum pemekaran wilayah Winangun, red), semua adalah wilayah Minahasa.

“Bahkan dulu batas Manado Minahasa adalah jembatan Bahu sebelum di mekarkan. Setelah ada pemekaran Winangun, berubah garis batas di puncak gunung Warouw (sebelah taxi Ford, red) mengarah Bebek bebek Citraland dan seterusnya menuju Desa Kalasey Kecamatan Mandolang,”

“Ini masalah harga di Kabupaten Minahasa yang lahannya diduga diserobot orang. Jadi ini harus ditindak tegas karena diduga ada oknum-oknum tak bertanggung jawab sengaja mencari keuntungan di wilayah hukum Minahasa,” pungkasnya.

Adapun salah satu dugaan penyerobotan yang dilaporkan Kabag Hukum Setdakab Minahasa Willem P Nainggolan, didampingi Penasehat Hukum Pemkab Minahasa Yuddi H Robot, atas nama Pemkab Minahasa tersebut, yakni dokumen negara dimana Kepala BPN Manado tahun 2013 inisial RW, diduga telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen negara berupa sertifikat hak milik, dimana terlapor telah mencoret buku tanah hak Desa Sawangan dan dirubah menjadi Desa Paal IV, kemudian nomor hak milik 338 dicoret dan diganti menjadi 354, selanjutnya surat ukur nomor 2.971 dicoret dan diubah menjadi 74, serta tahun 1982 dicoret dan diubah menjadi tahun 2013.

Kemudian, dalam buku tanah hak milik kepemilikan tanah tersebut tercatat terletak di Desa Sawangan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, diubah menjadi Desa Paal IV Kecamatan Tikala Kota Manado, padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1988, tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Dati II Manado dan Kabupaten Dati II Minahasa, bahwa sertifikat tersebut tercatat dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa, yaitu Desa Sawangan Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Pihak BPN Manado sendiri hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi.

(*red01)

Author: editorialsulutnews.com

Portal Berita Online di Sulawesi Utara

One thought

  1. Ini yang ditunggu-tunggu sejak lebih 5 tahunan yang lalu.
    Saya mendukung dan mendoakan langkah Bupati Minahasa yang konsisten dan sampai tuntas. Jangan pernah mundur dari urusan ini Pak, karena Tuhan menyertai Bapak Bupati!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s