Kabupaten Minahasa raih predikat Daerah Berkinerja Terbaik dari Kemendagri

ESN – Sejak dipimpin Bupati Jantje Wowiling Sajow (JWS), Kabupaten Minahasa terus mengukir prestasi di kancah nasional, dimana untuk pertama kalinya, Kabupaten Minahasa berhasil masuk sebagai nominasi daerah berkinerja terbaik bersama 10 Kabupaten dan 10 Kota serta 3 Provinsi lainnya se-Indonesia.

Yang lebih membanggakan, Kabupaten Minahasa meraih predikat sebagai daerah berkinerja terbaik untuk Regional I, serta peringkat pertama diantara daerah lainnya di Sulawesi Utara (Sulut).

Kriteria daerah berkinerja terbaik ini didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Otonomi Daerah.

Berkenaan dengan prestasi tersebut, Kabupaten Minahasa bersama 23 daerah nominasi lainnya terundang untuk menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXI Tahun 2017 yang dipusatkan di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/4/2017) kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jeffry Korengkeng yang hadir mewakili Bupati pada acara tersebut mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil diraih Kabupaten Minahasa ini.

“Prestasi ini berkat dukungan seluruh elemen masyarakat dan segenap aparatur daerah. Tentu ini juga akan menjadi motivasi bagi Pemkab Minahasa untuk semakin meningkatkan kinerja ditahun-tahun yang akan datang,” ungkap Korengkeng.

Adapun Peringatan Hari Otda tahun ini mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan acara ini, menurut Ditjen Otda Kemendagri RI, Soemarsono, yaitu sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di setiap daerah otonom, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

“Tiap tahun dilakukan EKPPD berdasarkan LPPD, dimana pada tahun 2016 lalu ada sebanyak 524 daerah otonom yang telah menyampaikan LPPD Tahun 2015. Sementara 18 daerah lainnya yang terdiri dari 1 provinsi dan 17 kabupaten belum wajib menyampaikan LPPD karena masih merupakan daerah otonom baru,” urai Soemarsono saat menyampaikan laporan.

Dirinya pun berharap momentum ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta pembangunan kehidupan demokrasi.

“Juga mempertegas visi dan misi pemerintahan daerahnya berdasarkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan memantapkan pelaksanaan otda disetiap tingkatan pemerintahan mulai dari pusat dan daerah,” sebutnya.

Sementara Menkopolhukam RI Jenderal (Purn) Wiranto yang mewakili Presiden RI Joko Widodo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yang prima untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Fokus pembangunan yaitu pada peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan menggunakan dana pemerintah juga menggalang keterlibatan swasta dengan mempermudah layanan perizinan satu pintu dan stabilitas Polhukam,” jelas Wiranto.

Tak hanya itu, dirinya ikut menekankan keberpihakan pemerintah pada peningkatan pendapatan keluarga miskin dengan menghidupkan pusat pasar tradisional di daerah-daerah.

(Marcel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s